PENYIMPANGAN-PEYIMPANGAN TERHADAP KONSTITUSI

  1. UUD 1945 AWAL KEMERDEKAAN

18 Agustus 1945- 27 Desember 1949

 

  • KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN:

 

Keluarnya Maklumat Wakil Presiden Nomor X (baca: eks)tanggal 16 Oktober 1945 yang mengubah fungsi KNIP dari pembantu menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut serta menetapkan GBHN sebelum terbentuknya MPR, DPR,dan DPA.

 

Padahal, Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 pasal 4 aturan peralihan yang berbunyi ”Sebelum MPR, DPR, dan DPA terbentuk, segala kekuasaan dilaksanakan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional”.

 

  • Menerapkan sistem perlementer

Keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang merubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Hal ini bertentangan dengan pasal 4ayat (1) yang berbunyi, “Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD” yang berati dalam sistem pemerintahan parlementer, kekuasaan tertinggi dipegang oleh MPR dan pasal 17 UUD 1945.

 

  1. MASA ORDE LAMA

27 Desember 1949 – Maret 1966

o   Mengeluarkan peraturan dalam bentuk Penetapan Presiden

Hal itu tidak dikenal dalam UUD’45

 

  • Pidato Presiden sebagai GBHN

MPRS, dengan Ketetapan No. I/MPRS/1960 telah menetapkan Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita (Manifesto Politik Republik Indonesia) sebagai GBHN yang bersifat tetap.

o   Pimpinan lembaga negara sebagai menteri

Yang berarti menempatkannya sejajar dengan pembantu presiden

 

  • Hak budget tidak berjalan

Tahun 1960 pemerintah tidak mengajukan RUU APBN untuk mendapat persetujuan DPRsebelum berlakunya tahun anggaran yang bersangkutan

 

  • Pembubaran DPR oleh Presiden

Pada tanggal 5 Maret 1960, melalui Penetapan Presiden No.3 tahun 1960, Presiden membubarkan anggota DPR hasil pemilihan umum 1955. Kemudian melalui Penetapan Presiden No.4 tahun 1960 tanggal 24 Juni 1960 dibentuklah DPR GotongRoyong (DPR-GR) sebagai penggantinya

 

  • Pengangkatan Presiden seumur hidup

 

MPRS mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup melalui Ketetapan Nomor III/MPRS/1963

 

 

  1. MASA ORDE BARU

1 Maret 1966- 21 Mei 1998

  • MPR tidak berkehendak merubah UUD 1945

 

MPR berketetapan tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadap UUD 1945 serta akan melaksanakannya secara murni dan konsekuen (Pasal 104 Ketetapan MPR No.I/MPR/1983 tentang Tata Tertib MPR).

Hal ini bertentangandengan Pasal 3 UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada MPR untuk menetapkan UUD dan GBHN, serta Pasal 37 yang memberikan kewenangan kepada MPR untuk mengubah UUD1945.

 

  • Mengeluarkan Tap MPR tentang referendum

MPR mengeluarkan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum yang mengatur tata cara perubahan UUD yang tidak sesuai dengan pasal 37 UUD 1945 ayat 2 yang berbunyi, “Setiap usul  perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s